Dokumen Lampiran Saat Pengajuan SPP

Pengajuan SPP oleh Pelaksana Kegiatan di atas dilampiri dengan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

Surat Pernyataan Tanggun Jawab Belanja (SPTB) merupakan lampiran dari

SPP yang diajukan. SPTB merupakan rekapitulasi SPJ yang telah dilakukan

oleh pelaksana kegiatan. Dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ini

ditambahkan kolom Nama dan Nomor Rekening Pihak ketiga untuk

memfasilitasi pembayaran yang karena batasan tertentu mengharuskan

pembayarannya melalui transfer bank. Surat Pernyataan ini didukung oleh Bukti

Transaksi yang merupakan syarat kelengkapan dalam pengajuan SPP.

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja disajikan sebagai berikut:

Bukti yang Sah dan Lengkap

Sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat 3 Permendagri 113 Tahun 2014,

semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang

lengkap dan sah. Bukti transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data

transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan

keuangan. Di dalam suatu bukti transaksi minimal memuat data: pihak yang

mengeluarkan atau yang membuat. Bukti transaksi yang baik adalah di

dalamnya tertulis pihak secara jabatan yang membuat, yang memverifikasi,

yang menyetujui dan yang menerima. Contoh Bukti Transaksi diantaranya

berupa Kuitansi, Faktur, Surat Perjanjian, Surat Penerimaan Barang, Nota

Kontan (Nota), Nota Debet, Nota Kredit dan Memo Internal.

Hal lain yang terpenting terkait bukti adalah bukti harus diberi nomor dan

diarsipkan sehingga dapat dengan mudah ditelusuri jika diperlukan. Bukti-bukti

transaksi (termasuk dokumen pembukuannya seperti BKU, Buku Bank dll)

adalah dokumen resmi milik Pemerintah Desa. Bukti Transaksi berfungsi untuk

sumber data untuk keperluan pemeriksaan/audit, dan juga sebagai barang bukti

apabila diperlukan dalam proses hukum, dalam hal terjadi dugaan

penyelewengan keuangan, atau tindak pidana lain terkait keuangan desa.

Dengan demikian, tindakan secara sengaja menghilangkan, merusak,

mengubah, seluruh atau sebagaian dokumen dimaksud adalah tindakan

melawan hukum.

Header Ads